JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ia dan Partai Demokrat tidak akan mengganggu pemerintahan yang akan dibangun oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla. Demokrat tidak berambisi melakukan transaksi politik dengan koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Presiden melalui akun Twitter-nya setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang sengketa pemilu presiden dan wakil presiden, Kamis (21/8/2014) malam. MK menyatakan menolak permohonan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sehingga, dengan demikian, Jokowi-JK sah menjadi presiden dan wapres terpilih.
Mengawali serangkaian kicauannya pada pukul 20.48, Presiden mengatakan bahwa ia telah menerima pesan bernada negatif dari sejumlah kalangan. "Pesan negatif itu berbunyi 'SBY & PD (Partai Demokrat) jangan ngrecoki Jokowi'. Artinya, SBY jangan mengganggu atau mengatur-atur Jokowi," tulisnya.
Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menegaskan, ia dan partainya sama sekali tidak memiliki niat dan pemikiran untuk merecoki Jokowi-JK. Ia dan partainya tidak haus kekuasaan dan akan tetap bersikap independen serta menjadi penyeimbang dalam pemerintahan mendatang.
"Saya dengan senang hati membantu jika memang dikehendaki. Jadi terserah kepada Presiden Baru. Tidak ada pikiran buruk dari saya," sebut Presiden.
SBY mengatakan bahwa partainya berkomitmen untuk membenahi diri selama lima tahun mendatang serta berupaya memperjuangan aspirasi rakyat.
"Sejumlah kader PD dilobi utk bergabung ke kubu politik tertentu. Kami katakan tidak. Jadi tidak ada istilah ngrecoki. Jangan dibalik," ujar dia.